SUKABUMI, INFO SUKABUMI UPDATE — Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah pusat kini tengah mendapat sorotan tajam di wilayah Sukabumi. Program yang dirancang untuk mengatasi masalah stunting serta meningkatkan kualitas gizi anak sekolah ini menghadapi berbagai kendala operasional yang serius di lapangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang, secara terbuka membeberkan bahwa Sukabumi menjadi wilayah penyumbang laporan permasalahan terbanyak secara nasional dalam pelaksanaan uji coba program MBG.
Pernyataan tersebut disampaikan Nanik di sela-sela evaluasi mendalam pasca-peninjauan langsung di sejumlah titik di Jawa Barat. Temuan ini menjadi evaluasi penting mengingat Sukabumi merupakan salah satu daerah penyangga krusial dengan jumlah populasi anak usia sekolah yang sangat besar.
"Kami melakukan pemantauan ketat di seluruh Indonesia untuk memastikan program ini berjalan sesuai rencana dan anggaran yang telah dialokasikan negara. Namun, dari data aduan masyarakat yang masuk ke pusat layanan BGN, wilayah Sukabumi mendominasi daftar laporan keluhan. Ini merupakan catatan kritis yang harus segera dicarikan solusinya secara terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah," ungkap Nanik dalam keterangan resminya kepada media.
Beragam Masalah SPPG: Dari Kualitas Bahan hingga Porsi yang Kurang
Berdasarkan hasil investigasi lapangan yang dipimpin langsung oleh tim BGN, keluhan yang dilaporkan oleh masyarakat dan komite sekolah sangat bervariasi. Namun, sebagian besar laporan berpusat pada masalah ketidakpatuhan terhadap Standar Pelayanan Penyediaan Gizi (SPPG). Beberapa keluhan utama meliputi kualitas bahan pangan yang kurang segar, porsi nasi dan lauk yang dinilai terlalu sedikit untuk takaran gizi anak tumbuh kembang, hingga menu yang kurang variatif sehingga memicu kebosanan pada siswa.
Lebih memprihatinkan lagi, tim investigasi sempat menemukan adanya indikasi penyajian makanan yang tidak higienis di beberapa Satuan Pelayanan Gizi (SPG) lokal. Beberapa wali murid mengadukan kondisi nasi yang keras, sayuran layu, serta aroma makanan yang kurang sedap saat sampai di tangan anak-anak mereka. Hal ini memicu kekhawatiran orang tua terkait potensi gangguan pencernaan pada anak.
"Kami menerima keluhan dari orang tua murid yang menyatakan anaknya menolak memakan hidangan yang disajikan karena rasanya yang kurang pas atau penampilannya yang tidak menggugah selera. Di beberapa sekolah, kami bahkan menemukan lauk pauk protein hewani yang porsinya dipotong terlalu kecil demi menghemat biaya produksi oleh pihak ketiga. Ini sangat menyalahi komitmen SPPG," jelas Nanik dengan nada tegas.
Kendala Logistik Akibat Luasnya Wilayah Geografis
Selain persoalan kualitas gizi makanan, kendala operasional terbesar kedua di Sukabumi adalah manajemen rantai pasok dan waktu distribusi. Kabupaten Sukabumi dikenal memiliki bentang wilayah geografis terluas di Pulau Jawa. Jarak antara pusat kota dengan kecamatan-kecamatan di pelosok selatan seperti Cisolok, Sagaranten, atau Surade sangatlah jauh dan seringkali harus melewati akses jalan yang berliku, curam, serta berlubang.
Sistem dapur umum (kitchen center) yang saat ini difungsikan terbukti kewalahan dalam melayani distribusi makanan hangat ke sekolah-sekolah yang letaknya terisolasi. Beberapa kasus menunjukkan makanan yang seharusnya disantap hangat pada waktu istirahat pertama (sekitar pukul 09.30 WIB) baru tiba di sekolah menjelang siang hari ketika kegiatan belajar mengajar hampir usai. Hal ini menyebabkan makanan mendingin dan kualitas kebersihan serta kesegarannya menurun drastis selama perjalanan.
"Faktor geografis memang menjadi tantangan tersendiri. Namun, hal itu tidak bisa dijadikan alasan pembenaran atas keterlambatan yang terjadi terus-menerus. Makanan harus didistribusikan dalam keadaan layak konsumsi dan segar. Jika harus menempuh perjalanan tiga hingga empat jam, tentu diperlukan inovasi wadah penyimpanan atau modifikasi metode distribusi yang lebih efisien," papar Nanik menambahkan.
DPRD Sukabumi Desak Pembenahan dan Desentralisasi Dapur
Menyoroti temuan BGN tersebut, kalangan legislatif di DPRD Kabupaten Sukabumi turut angkat bicara. Anggota komisi yang membidangi pendidikan dan kesejahteraan rakyat mendesak agar pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap evaluasi dari pusat. DPRD meminta Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Sukabumi segera mengevaluasi kinerja katering atau vendor lokal yang ditunjuk sebagai penyedia makanan.
Legislator menyarankan agar sistem distribusi diubah dari model sentralisasi menjadi desentralisasi. Dengan melibatkan kelompok masyarakat di tingkat desa (seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga/PKK) atau bekerja sama dengan pelaku UMKM kuliner setempat yang telah memiliki sertifikat higienitas dari Dinas Kesehatan, jarak distribusi dapat dipangkas secara signifikan.
"Kita harus memberdayakan masyarakat lokal di sekitar sekolah untuk menjadi penyedia bahan makanan atau mengelola dapur skala kecil. Selain memperpendek jarak kirim sehingga makanan tetap segar saat diterima anak-anak, langkah ini juga akan menggerakkan roda perekonomian mikro di pedesaan Sukabumi. Uang program MBG ini harus berputar di daerah, bukan hanya dinikmati oleh katering besar dari kota," ujar salah satu anggota komisi DPRD Sukabumi.
Sanksi Tegas bagi Vendor yang Melanggar
Badan Gizi Nasional menegaskan bahwa uji coba ini bertujuan untuk memetakan kelemahan sistem sebelum program MBG diimplementasikan secara serentak dan penuh di seluruh Indonesia. Nanik S. Deyang memastikan bahwa pihaknya tidak segan-segan menjatuhkan sanksi administratif hingga pemutusan kontrak secara sepihak terhadap vendor penyedia katering yang terbukti tidak kooperatif dan terus-menerus melanggar aturan SPPG.
"Kami ingin mengirimkan pesan yang jelas kepada semua pihak yang terlibat: program ini dibiayai oleh uang rakyat dan ditujukan sepenuhnya untuk masa depan anak-anak kita. Tidak ada ruang untuk mencari keuntungan pribadi dengan mengorbankan kualitas gizi. Sukabumi harus menjadi contoh perbaikan cepat, dan kami akan terus mengawal proses evaluasi ini hingga tuntas," pungkas Nanik.
Pemerintah Kabupaten Sukabumi diharapkan dapat segera berkoordinasi intensif dengan BGN untuk merumuskan ulang skema operasional terbaik. Kolaborasi aktif dari pihak sekolah, dinas terkait, serta partisipasi aktif dari komite orang tua murid dalam mengawasi jalannya program ini di lapangan menjadi kunci utama agar program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan sukses dan tepat sasaran di masa mendatang.